Gubsu Ambil 4 Langkah Ini Percepat Pemulihan Ekonomi

Gubsu Ambil 4 Langkah Ini Percepat Pemulihan Ekonomi

Gubsu Ambil 4 Langkah Ini Percepat Pemulihan Ekonomi

CERITAMEDAN.COM, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengambil empat langkah percepat pemulihan ekonomi, yaitu percepatan serapan APBD Kabupaten/Kota, pengawasan distribusi bahan pangan, memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, dan penyesuaian Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB).

Langkah itu disampaikan, Gubsu, pada Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Sumut di Medan, Jumat (9/4/2021).

Untuk serapan APBD, Gubsu, mendorong Pemko/Pemkab mempercepat tender-tender dan juga belanja daerah. “Serapan anggaran APBD akan menjadi stimulus ekonomi di masing-masing daerah, sehingga membantu pemulihan ekonomi,” katanya.

Sedangkan penyesuaian PBBKB, sebut Gubsu, di lakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah bisa meningkatkan serapan anggarannya dan menghindari deflasi.

“Pemkab/Pemko harus lakukan percepatan serapan anggaran, karena hal itu akan menjadi stimulus ekonomi di daerah kita masing-masing. Penyesuaian PBBKB juga dilakukan untuk itu, agar serapan anggaran di Sumut lebih besar, sehingga kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita dan menghindari deflasi berat,” ujar Gubsu.

Kemudian, lanjut Gubsu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan memonitor harga, karena biasanya harga bahan pangan melonjak menjelang Ramadhan dan Lebaran.

“Sumut sendiri cukup baik dalam memproduksi kebutuhan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam dan minyak. Ke-enam bahan pangan ini surplus,” sebut Gubsu.

Tetapi, tambah Gubsu, untuk bawang merah, Sumut baru mampu memproduksi 64% dari total kebutuhan, sedangkan bawang putih 4,6%, gula pasir Sumut 100% memasok dari luar daerah. “Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga yang terjangkau perlu dilakukan monitoring pada sektor distribusinya,” ujarnya.

Gubsu berharap, Tim Satgas Pangan bisa bekerja ekstra untuk memonitor distribusi bahan pangan. “Kita banyak yang surplus, jadi harusnya tidak ada alasan yang surplus naik harganya, walau menjelang Ramadhan dan Lebaran. Bila naik drastis, berarti ada masalah entah itu distribusi atau permainan tengkulak. Satgas Pangan perlu memonitoring ketat hal ini. Kalau harganya melonjak bisa-bisa masyarakat tak mampu beli dan kita mengalami deflasi,” kata Gubsu.

Ketersediaan bahan pangan dan harga, sebut Gubsu, berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Sumut yang terdampak Covid-19 sejak tahun lalu. Kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut sudah terkontraksi 2,21% (yoy). Edy Rahmayadi berharap kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sumut diharapkan mampu mencapai 0%.

“Kita harus bekerja sekuat tenaga agar kuartal I tahun ini paling tidak pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0%, karena itu empat langkah ini kita ambil,” kata Gubsu.

Sementara Kepala BI Perwakilan Sumut, Soekowardojo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan I tahun ini diprediksi masih terkontraksi 1,07%, sehingga perlu upaya-upaya khusus agar hal tersebut tidak terjadi. “Selain empat upaya yang dilakukan Pemprovsu, juga perlu di lakukan pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD),” kata Soekowardojo.

Sampai saat ini, kata Soekowardojo, sudah ada 21 Pemko/Pemkab di Sumut yang sudah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk pengimplementasian (EPTD), selanjutnya akan di susul daerah-daerah lain.

“Pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan perbaikan, tetapi hasil assessment kami prediksi kami masih minus, tetapi untuk tahun 2021 secara keseluruhan diprediksikan tumbuh 4,5%. Dan dengan mengimplementasikan EPTD keuangan daerah akan lebih transparan karena semua terdata sehingga optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,” kata Soekowardojo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like