Bentuk TP2DD, Pemprovsu Perluas Transaksi Digital

  • Whatsapp

TP2DD

CERITAMEDAN.COM, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mendukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, terutama implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengharapkan implementasi ETPD dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola serta mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Dengan transparansi keuangan daerah, optimalisasi pendapatan daerah bisa di lakukan,” harap Gubsu usai mengikuti pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Daerah Indonesia (Fekdi) 2021 secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Senin (5/4/2021).

Karenanya, Gubsu, meminta setiap pihak agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pembayaran digital. Apalagi, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembayaran digital, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Saya minta ini (digitalisasi pembayaran) disosialisasikan di seluruh kabupaten/kota kita, selain itu kita juga lakukan pengawasan dan edukasi, memang sulit mengubah ini, tapi jika dibiasakan mudah-mudahan ini bisa berjalan,” kata Gubsu.

Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut, Soekowardojo, menyampaikan TP2DD Sumut di ketuai oleh Gubernur Sumut dengan anggota OPD Pemprovsu.

Soekowardojo mengharapkan, kolaborasi antarinstansi, baik pusat maupun daerah dapat mengakselerasi proses transformasi digital. Dengan kolaborasi ini juga, pemulihan ekonomi nasional dapat didorong.

“Dengan TP2DD kami yakin hambatan dan tantangan ekonomi digital akan dapat kita atasi bersama, kami harap kolaborasi dan sinergi senantiasa memberikan manfaat,” kata Soekowardojo.

Sebelumnya Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyampaikan mengenai upaya menghadirkan ketersediaan koneksi internet di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) telah dialokasikan APBN sebesar Rp17 triliun untuk belanja kementerian atau lembaga dan Rp9 triliun melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menkeu mengatakan, transformasi digital tidak mungkin terjadi jika di sebagian daerah masih belum terkoneksi dengan layanan internet. Sri Mulyani memaparkan program pemerintah pusat selama lima tahun melalui Kementerian Kominfo untuk menjangkau 9.113 desa agar memiliki koneksi internet 4G. “Sehingga mereka (desa di daerah 3T) tidak menjadi digital divide (kesenjangan digital) di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, menurut Menkeu, dengan dukungan fiskal (belanja pemerintah) tersebut, sebanyak 93.100 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terkoneksi dengan internet. Namun, transformasi digital yang berkeadilan membutuhkan pembangunan infrastruktur, yang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *