Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tagih Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat

  • Whatsapp

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tagih Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat mengadakan Dialog Nasional Utara pada hari Kamis, tanggal 15 Desemebr 2016 di Gedung Binagraha Pemerintahan Provinsi Sumatera, di Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Dalam Dialog Nasional ini, Aliansi Masyaraklat Adat menagih pemerintah sahkan RUU Masyarakat Adat dan Satuan Tugas Masyarakat Adat agar tidak terjadi lagi kekerasan dan kriminalinalisasi terhadap Masyarakat Adat yang saat ini menjadi isu nasional saat ini. Dialog Nasional yang bertajuk Merespons Situasi Terkini Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini membahas bahwa sekitar 70 juta Masyarakat Adat di Nusantara masih belum mendapat pengakuan dan perlindungan negara.

Read More

Pengertian AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999 dan masih dipakai sampai saat ini adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. AMAN dibentuk pada 17 Maret 1999 melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama di Jakarta. AMAN kini memiliki 20 pengurus wilayah dan 115 pengurus daerah. Hingga akhir November 2016, AMAN beranggotakan 2.304 komunitas adat yang tersebar di 33 provinsi.

Atas dasar pengertian ini, maka jelaslah bahwa masyarakat yang tergabung dalam AMAN berhak untuk memperjuangkan haknya yang semakin lama semakin direbut oleh aparat pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan korporasi atau badan hukum dibandingkan hak-hak masyarakat adat.

Dalam sambutannya, Elisa Marbun, selaku Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara memaparkan bahwa pengakuan hak masyarakat adat di tingkat nasional dan budaya luar biasa yang dimiliki Sumatera Utara. Untuk itu harus dipelihara, dikembangkan dan dipertahankan agar tidak punah. Elisa Marbun juga mengajak untuk mengingat kembali apa pengertian dan pedoman adat istiadat yang merupakan modal sosial yang dilakukan dalam pembangunan nasional dan serangkaian tingkah laku yang mentradisi yang kelak berfungsi sebagai hal yang dapat mewujudkan pelestarian adat istiadat.

Dalam konferensi pers, Abdon Nababan, Selaku Sekretaris Jenderal AMAN memaparkan bahwa selama ini AMAN juga sudah mengapresiasi bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat telah dimasukkan ke dalam daftar RUU Prioritas 2017, bersama dengan RUU lainnya. “Namun, sampai saat ini masih belum ada kejelasan apakah RUU Masyarakat Adat ini akan dibahas pada 2017 karena masih menanti Sidang Paripurna DPR. Kita masih melihat bahwa pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat masih lambat sekali dan prosesnya maju-mundur. Padahal kita sudah terus-menerus menjalin komunikasi ke pemerintah. Di tahun 2016, kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya alam telah menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap Masyarakat Adat. Jika masih juga tidak ada kejelasan dari pemerintah, maka ini akan menjadi pertimbangan sikap dan pandangan politik Masyarakat Adat di Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V terhadap pemerintah,” ujar Abdon Nababan.

Selain dihadiri oleh Sekretaris Jenderal AMAN, Dialog Nasional ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Elisa Marbun, Kasubdit IV Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, AKBP Robin Simatupang, Ketua Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Harunu, Ridho Batubara selaku Direktur Pendayagunaan pulau-pulau kecil dan masih banyak lagi staf dari bidang pemerintahan yang ikut hadir dalam Dialog Nasional ini.

Dalam Dialog Nasional ini juga digelar penyerahan peta Masyarakat Adat Nusantara yang setiap 6 bulan sekali akan dilakukan pengecekan lapangan bagi wilayah Masyarakat Adat. Namun, hingga hari ini belum ada pengakuan dari pemerintah terhadap wilayah Masyarakat Adat meskipun sudah banyak janji dari pemerintah untuk membuat pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat yang terkesan lambat.

“Wilayah-wilayah adat yang 70% masuk kawasan hutan itu harus dikembalikan ke Masyarakat Adat. Setelah dikembalikan maka ditata lagi fungsinya.  Soal fungsi itu diatur dalam Mahkamah Konstitusi, yang bisa saja nantinya hutan-hutan itu akan beralih fungsi menjadi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi lain. Yang terpenting harus dikembalikan dulu kepada Masyarakat Adat dan harus jelas petanya agar infrastuktur di Sumatera Utara ini terselesaikan, itu harapannya,” tutup Abdon Nababan dalam konferensi pers yang digelar pada acara Dialog Nasional.***(CM-05/Dwi Andriani Lestari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *