PKPA Medan Turut Bangun Sistem Melindungi Anak Indonesia dari Kekerasan dan Eksploitasi

  • Whatsapp

Foto bersama peserta Panel Anak dan perwakilan peserta panel dewasa.
Foto bersama peserta Panel Anak dan perwakilan peserta panel dewasa

Sejumlah LSM pemerhati anak diantaranya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak  Medan (PKPA Medan), ECPAT Indonesia, Gugah Nurani Indonesia, JARAK,  dan Rumah Faye menggagas Konferensi Nasional Perlindungan Anak Indonesia 2016 sebagai forum nasional bertujuan untuk melakukan refleksi implementasi, membangun sistem koordinasi dan pelayanan perlindungan saksi dan korban kejahatan eksploitasi seksual komersial anak, serta menemukan formula baru dalam mekanisme perlindungan anak.

Read More

Konferensi ini merupakan konferensi nasional pertama membahas isu perlindungan anak dalam kerangka Refleksi Pasca 25 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Dengan Tema ‘Membangun Sistem Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi’. Konferensi berlangsung selama dua hari (21-22/11/2016) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Konferensi dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai elemen masyarakat yang meliputi perwakilan anak, pemerintah pusat, LSM/ Jaringan tingkat lokal hingga internasional, dan berbagai individu maupun kelompok yang peduli terhadap kepentingan anak.

Misran Lubis (Direktur Eksekutif PKPA) bersama perwakilan dari ECPAT Indonesia, Gugah Nurani Indonesia, JARAK, dan Rumah Faye
Misran Lubis (Direktur Eksekutif PKPA) bersama perwakilan dari ECPAT Indonesia, Gugah Nurani Indonesia, JARAK, dan Rumah Faye

Menurut Misran Lubis selaku Direktur Eksekutif PKPA yang juga merupakan salah satu panitia penyelenggara, Refleksi Pasca 25 Tahun Ratifikai KHA di Indonesia bukan hanya sekadar memaparkan data dan fakta kejahatan terhadap anak, tetapi lebih pada upaya untuk melihat secara kongkrit apa yang telah kita lakukan, apa yang telah dicapai oleh Indonesia. Baik pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga penggiat perlindungan anak dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.

“Kita tidak ingin, Indonesia hanya sekadar berhasil melahirkan norma hukum, tetapi gagal membangun struktur dan prosedur. Dari refleksi ini, kami berharap akan muncul praktik-pratik baik untuk membangun sistem perlindungan anak,  yang nantinya dapat direpliksasi secara masif juga di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan kearifan-kearifan lokal,” terangnya.

Adapun selama dua hari, konferensi terdiri atas dua plenary dan empat panel dengan tiga diantaranya menerapkan dua hingga tiga sistem paralel. Panel-panel khusus di antaranya Launching and Discussion Global Study, Panel Akademisi/ Kajian Ilmiah, dan Panel Anak. Selama selang kegiatan tersebut akan terdapat pameran dan stand dari lembaga/ institusi penggiat lingkungan anak dan lainnya agar peserta dapat mengenal lebih dekat isu yang dibawa.***(CM/PR)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *