Alasan Digelarnya Aksi Unjuk Rasa Buruh

  • Whatsapp
Alasan Digelarnya Aksi Unjuk Rasa Buruh
Alasan Digelarnya Aksi Unjuk Rasa Buruh

 

Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Perancis.”

Read More

Resolusi tersebut sengaja dikeluarkan berkat adanya Kongres Sosial Dunia yang diselenggarakan di Perancis dimana para buruh mentapakan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia, dimana sampai saat ini masih terus diperingati oleh buruh-buruh di Indonesia.

Hal tersebut mendatangkan aksi setiap tahunnya dimana hal tersebut dilakukan langsung oleh ribuan buruh yang tergabung dalam serikat maupun persatuan tertentu untuk melakukan aksi unjuk rasa kepada pihak-pihak terkait. Sementara itu, aksi unjuk rasa yang dilakukan tersebut sengaja dilakukan untuk mendesak pemerintah agar lebih memperhatikan hak buruh serta menyelesaikan berbagai permasalah yang sedang dihadapan buruh.

Di Kota Medan sendiri, menyambut hari buruh yang akan jatuh pada Hari Minggu, para buruh yang berjumlah lebih dari 5000 orang sudah bersiap-siap melakukan aksi unjuk rasa mulaid ari 28 April 2016 dikarenakan Hari Buruh bertepatan dengan hari libur. Namun, meski demikian para buruh tetap akan melakukan aksi di beberapa titik seperti Kantor DPRD Sumut, Gelanggang Olahraga Medan, Kantor Wali Kota Medan, Kantor Gubernur Sumut, Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Medan serta Bundaran Majestik.

Buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa tersebut merupakan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah-Sumatera Utara (APBD-SU) dimana mereka akan melakukan aksi seharian penuh dalam kurun waktu beberapa hari hingga 1 Mei. Selain untuk menyelesaikan permasalahan buruh sekarang ini, aksi unjuk rasa tersebut juga didasari oleh beberapa hal diantaranya untuk meminta kepada pemerintah agar diberikannya perumahan dan trasportasi massal gratis bagi buruh, menolah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan buruh, memohon penolakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), meminta direvisinya Upah Minimun Provinsi (UMP) dan yang terakhir adalah untuk mendesak Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk mundur dikarenakan diduga ada penyelewengan dana Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko Medan dengan jumlah dugaan sementara senilai 300 juta untuk pelaksanaan Hari Buruh.

Dari pemaparan tersebut, diambil kesimpulan bahwa masalahnya adalah tentang masalah ekonomi dan dianggap tidak memenuhi kehidupan yang dijalani masing-masing buruh, terutama untuk membiayai segala keperluan keluarga. Permasalahan ini terus terjadi dari tahun ke tahun, sampai saat ini belum ada solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Akibatnya, menjelang diperingatinya hari buruh tersebut jalanan macat, kendaraan yang berlalu lalang terpaksa harus memutar arah atau memiih berdiam diri di rumah. Sejumlah jalanan di Kota Medan khususnya terputus dan mengakibatkan sebagain warga kecewa karena tak bisa melalui sebagian jalan tersebut.

Mengapa hal ini terus dilakukan dari tahun ke tahun? Karena buruh belum mendapatkan kesesuian dalam berbagai bidang, terutama masalah ekonomi. Hal tersebut tentunya membuat aksi unjuk rasa menjadi berkelanjutan. Sementara itu, tak didapati hasil yang signifikan usai menggelar aksi unjuk rasa yang habis memakan waktu dan menguras tenaga tersebut.

Mungkin, dengan adanya hal ini dapat membuat perubahan yang lebih lagi, terutama menyadarkan pejabat pemerintah dan pihak terkait untuk membenahi segala kemungkinan yang dianggap tidak menguntungkan para buruh dengan sebagaimana mestinya. ***(CM-02/Zakiyah Rizki Sihombing)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *