Mengawal Penegakan Hukum Peristiwa Intoleransi Aceh Singkil

  • Whatsapp
Mengawal Penegakan Hukum Peristiwa Intoleransi Aceh Singkil
Mengawal Penegakan Hukum Peristiwa Intoleransi Aceh Singkil

Aliansi Sumut Bersatu bersama dengan Tim Penasehat Hukum Peduli Aceh Singkil mengadakan acara dengan tema Mengawal Penegakan Hukum Peristiwa Intoleransi Aceh Singkil di Grand Antares Hotel (13/4).

Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Elson Lingga, STh, MTh dari GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi) mengatakan bahwa warga Kristen di Aceh Singkil bukan pendatang, tapi memang sudah ada sejak dahulu. Kasus yang menyerang Singkil pada 13 Oktober lalu yaitu peristiwa dibakarnya gereja HKI di Desa Suka Makmur.

Dari kasus tersebut dinyatakanlah terdakwa Hotma Uli Natanael Tumangger (Wahed) oleh Polresta Aceh Singkil. Padahal pada dasarnya Wahed  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Aksi penyerangan pada 13 Oktober 2015 meyerang rumah ibadah khususnya gereja-gereja di Kabupaten Aceh Singkil. Peristiwa penyerangan tersebut mengakibatkan terbakarnya satu gereja di Desa Suka Makmur,Gereja HKI. Tak lama setelahnya pada hari yang sama, kelompok massa pun datang dan juga berupaya membakar Gereja GKPPD Danguran

Namun, upaya pembakaran tersebut dicegah oleh jemaat gereja GKPPD yang kemudian dibantu oleh blokade aparat TNI. Sayangnya, atas kejadian penyerangan tersebut seorang warga yang disinyalir dari kelompok massa penyerang meninggal dunia, diduga kematian tersebut dikarenakan tembakan. Akhir kepolisian Resort Aceh Singkil menetapkan Hotma Uli Natanael Tumangger (Wahed Tumangger) sebagai terdakwa dengan  Reg.No : 80/PID-B/2015/PN-Singkil.

Oleh Polresta Aceh Singkil, akhirnya terdakwa Wahed Tumangger dalam fakta hukum ditetapkan sebagai tersangka. Namun penetapan sebagai tersangka hingga menuju kursi persakitan sebagai terdakwa tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup menguatkan sebagaimana  tuntutan dari Kitab Hukum Acara Pidana.

Hingga saat pemeriksaan, terungkap di Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang mendakwa Wahed Tumangger dengan dakwaan kombinasi kesatu primer pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang senjata api dan dan bahan peledak Jo. Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2012 tentang perijinan senjata api sehubungan dengan peristiwa penembakan dari korban penyerang yakni Alm. Syamsul (Telok).

Atas dakwaan yang diungkapkan telah melanggar dakwaan Subsider Pasal 338 KUH Pidana Jo 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana disusun seperti adanya kekeliruan. Surat Tuntutan tersebut meminta hukuman 6 (enam) tahun penjara, namun seharusnya tidak demikian. Berikut uraiannya:

  1. Kasus diungkap masih dengan kekeliruan dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dan saksi tapi kenyataannya Penuntut Umum hanya bersandar pada keterangan subjektif. Begitu pun dengan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian yang tidak sesuai dengan fakta yang disaksikan saksi di depan persidangan. Sementara itu, Penuntut Umum hanyalah mengambil keterangan dari saksi-saksi secara sepengga-sepenggal. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan kebenaran materil dan fakta.
  2. Penuntut Umum pada hakikatnya dianggap tidak serius dan hanya mengutip isi BAP dan Surat Dakwaan yang dibubuhi teori,-teori hukum tambahan, tanpa memiliki niat untuk menguraikan hal-hal lain khususnya uraian-uraian penting mengenai unsur delik.
  3. Imaginatif dan Spekulatif oleh karena tidak didukung dengan bukti. Bukti-bukti yang sah menurut hukum tidak diungkapkan secara jelas oleh Penuntut Hukum hingga akhirnya penuntut hanya menyampaikan kesimpulan, penafsiaran dan asumsi subyektif belaka.
  4. Surat Tindakan Pidana maupun Surat Dakwaan sama-sama dianggap keliru dan tidak serius apalagi didukung dengan bukti-bukti. Hal tersebut dapat dilihat dari Fakta Hukum dan Analisa Juridis yang termuat dalam Requisitoir Jaksa Penuntut Umum hal 3 yang menyatakan kesaksian saksi dari Muhammad Syafi’i Bin Riswanto tidak diperiksa dalam persidangan dan tidak pernah dihadirkan.
  5. Saksi Lotia Berutu dalam persidangan dianggap tidak memiliki keterkaitan sama sekali dalam versi BAP namun masih tetap dipertahankan.
  6. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 185 ayat (1) secara tegas diatur keterangan saksi sebagai saksi yaitu apa yang dikatakan oleh saksi di depan pengadilan saling bertolak belakang.
  7. Pengajuan Surat VER (Visum et Repertum) yang dikeluarkan masing-masing dokter sebagai Saksi Fakta telah dicabut keahliannya oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum. Padahal salah satu VER dari korban meninggal  tidak dikeluarkan oleh ahli forensik tapi Dokter Umum biasa.
  8. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dianggap memiliki kelemahan sehingga patut untuk dibatalkan. Karena tidak ada dasar yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut bersalah terdakwa.

Fakta yang ditemukan dalam persidangan pun berbeda dengan keterangan yang disimpulkan penyidik dalam berkas sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum  gambarkan dalam surat tuntutannya.

Tewasnya korban penyerang dalam Peristiwa Dangguran apabila dikaitkan dengan keterpaksaan, siapapun pelaku yang menewaskan, dari barang bukti yang dihadirkan saat dikonfrontir dengan Terdakwa oleh massa penyerang.***(CM-02/Zakiyah Rizki Sihombing)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *