Ekonomi Kreatif di Indonesia Butuh Landasan Regulasi

  • Whatsapp

Ekonomi kreatif menghasilkan karya atau produk yang memiliki keunggulan. Karena itu, ekonomi kraetif perlu landasan hukum. Sektor ekonomi masuk domain ekonomi kreatif, antara lain desain, arsitektur, media konten, fashion, perfilman, seni pertunjukan, seni rupa, industri musik, dan kuliner.

Ekonomi Kreatif di Indonesia Butuh Landasan Regulasi

Read More

Hal tersebut dipaparkan, tim ahli ekonomi DPD RI Ipang Wahid dalam acara uji sahih RUU Ekonomi Kreatif di Biro Rektor USU, (13/10).

Regulasi sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Dia menjelaskan, ekonomi kreatif ada berbasis seni dan budaya, ada juga yang berbasis desain dan media. Menggerakkan ekonomi kreatif cukup dengan cara connecting, collaboration dan commerce/celebration. Connecting yaitu perpaduan antara akademis, bisnis, pemerintah dan masyarakat.

Collaboration melibatkan seni desain berpadu dengan proses industri kreatif. Sedangkan commerce/celebration menyangkut produk, event, dan
pasar.

Ia menuturkan, ekosistem industri kreatif implementasinya harus terkait langsung terhadap kebijakan.
Wahid menambahkan, ekonomi kreatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kreatifitasnya yang menghasilkan karya kreatif dan mendapatkan nilai ekonomis.

“Ekonomi kreatif sebagai soft power melibatkan inteletualitas, ekonomi dan budaya,” sebutnya.

Bagaimana mengoptimalkan kreatifitas sehingga nilai ekonomisnya tinggi. “Kadang-kadang kita lupa bahwa sebuah brand bisa memberikan dampak ekonomi yang luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, ekonomi kreatif berhubungan erat dengan SDM kreatif, ini penting karena kualitas dan kuantitas SDM dalam subsektor ini masih sangat terbatas. Menciptakan pola pikir dan budaya kreatif itu kaitannya dengan pendidikan. Ilmu, inovasi dan budaya bila berjalan beriringan maka hasilnya akan luar biasa.

Sementara, Prof Ritha Dalimunthe mengatakan, RUU Ekonomi Kreatif ini langkah awal Indonesia menuju kemandirian perekonomian. Namun, dia menyayangkan minimnya anggaran yang diberikan pemerintah dalam menunjang ekonomi kreatif ini.

Ia juga menyarankan, agar dalam RUU ini, para senator tetap mempertimbangkan yang berkaitan dengan kultur masing-masing daerah, lingkungan,dan budaya.

Ia mengakui, ekonomi kreatif membutuhkan payung hukum untuk memberikan landasan yang lebih kuat kepada pelaku ekonomi dan industri kreatif di Indonesia.

Menurutnya, ekonomi kreatif dapat menggerakkan sektor lain dan mendorong penciptaan daya saing secara nasional Prinsip ekonomi kreatif adalah penguasaan terhadap iptek, pola pikir desain, kekuatan seni dan budaya lokal.

Ekonomi kreatif dapat menjadi lokomotif dalam mengembangkan suatu budaya. Ia menekankan ekonomi kreatif tidak hanya terbatas pada isu komersialisasi tetapi mencakup tantangan di seluruh komponen dalam ekosistem ekonomi kreatif.

“Permasalahan utama pengembangan ekonomi kreatif ke depan adalah SDM. Seluruh kelompok industri kreatif menyatakan bahwa daya saing SDM kreatif Indonesia relatif rendah. Perlu pemikiran jangka panjang untuk mengembangkan SDM kita,” katanya.***(CM03/Ucup)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *