UU Perdagangan Merupakan Senjata Pengendali Harga Barang Pokok

  • Whatsapp

Kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Lebaran kenaikan harga ditingkat pedagang selalu terjadi. Sudah jadi tradisi setiap tahun kenaikan bahan-bahan konsumsi rumah tangga naik cukup drastis, seperti telur, daging, ikan, beras, daging ayam, daging sapi serta bawang merah dan beras.

UU Perdagangan Merupakan Senjata Pengendali Harga Barang Pokok

Read More

“Pemerintah harus bersikap soal harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Efek kenaikan harga kebutuhan pokok bakal berimbas dalam kehidupan masyarakat,” ucap Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Dr. Farid Wajdi, SH, M. Hum, hari ini.

Pada situasi yang abnormal seperti disebabkan gejolak harga, pemerintah harus serius mengontrol harga kebutuhan pokok memasuki Ramadhan dan jelang Idul Fitri agar dapat mengendalikan harga-harga yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehari-hari

Pemerintah Sebagai Kekuatan Invisible Hand (tangan gaib).

Fungsi pemerintah adalah sebagai regulator, pengambil keputusan, memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasar, mengawasi dan mengarahkan pasar pada tujuan proteksi kepentingan warga. Lemahnya perlindungan terhadap konsumen ini, membuat posisi pelaku usaha semakin kuat dalam sistem mekanisme pasar.

Operasi pasar di daerah dan pusat perlu lebih komprehensif. Secara simultan operasi pasar melalui pasar murah dapat meringankan beban ekonomi. Namun demikian mesti dicatat bahwa operasi pasar cuma membantu pada aspek hilir bukan di hulu. Ada asumsi bahwa kenaikan harga (diduga) akibat permintaan barang meningkat, sedangkan pasokan dan stok menipis. Masalahnya, apakah tradisi jelang ramadhan dan lebaran, masyarakat harus dibebani dengan gonjang ganjing harga bahan pokok yang liar? Apa antisipasi pemerintah dalam mengatasi persoalan harga kebutuhan bahan pokok yang seringkali justru terjun bebas?

Peraturan Presiden Bukan Solusi Pengendalian Harga

Wacana agar pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting karena bulan Ramadhan dan Lebaran telah datang. Penerbitan Perpres itu merupakan payung hukum bagi Kementerian Perdagangan akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan intervensi pasar. Jadi, nantinya menteri memiliki wewenang untuk menetapkan harga yang wajar.

Dengan begitu, masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok, terutama saat memasuki bulan Ramadhan. Pemerintah perlu menjamin kebutuhan bahan pokok dapat terpenuhi serta akan terus konsen dan berupaya sebaik mungkin menjaga stabilisasi harga bahan pokok.

“Perpres pengendalian harga barang oleh pemerintah bukan solusi utama. Secara riel solusi yang tepat adalah dengan memastikan stok kebutuhan pokok aman. Selain Perpres pengendalian harga, pemerintah dapat menjadikan UU Perdagangan sebagai senjata untuk mengendalikan harga barang pokok,” ungkapnya.***(CM/PR)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *