29 Juni Pendaftaran Siswa Baru

  • Whatsapp

Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SD/MI dan SMP/MTS 2015 sudah akan berlangsung 29 Juni mendatang, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan mengaku belum memperoleh petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaannya.

29 Juni Pendaftaran Siswa Baru
29 Juni Pendaftaran Siswa Baru

“Kendati Disdik Kota Medan sudah memiliki Juknis soal pelaksanaan PPDB 2015, Juknis pusat diharapkan menjadi pembanding agar tidak terjadi benturan.Tentunya kami tidak ingin antara Juknis yang kami punya dan yang datang dari pusat itu berbenturan, apa lagi Juknis tersebut akan menjadi pedoman kami dalam pelaksanaan PPDB 2015,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar (PPD) Disdik Kota Medan Masrul Badri, Rabu (24/6/2015).

Read More

Disdik Desak POS PPDB 2015 Diterbitkan

Untuk itu, dia berharap, Juknis tersebut segara diturunkan lantaran pendaftaran sudah akan dimulai. Dia mengatakan, pendaftaran SD akan dimulai pada 29 Juni mendatang, bersamaan dengan pendaftaran untuk SMP dan pengumumannya serentak digelar 6 Juli mendatang.

“Harapannya segera diterbitkan dan dikirimkan ke kami lantaran itu akan menjadi pedoman untuk penyesuaian dengan Juknis yang ada pada kami,” ungkapnya.

Sayangnya, belum dapat diketahui apakah pelaksanaan PPDB tahun 2015 untuk SMA dan SMK dilakukan secara online atau tidak.

Buka Posko Pengaduan

Sementara itu Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) tahun ini juga membuka posko pengaduan PPDB 2015 di kantor lembaga tersebut Jalan Majapahit No 2 Medan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, kendati tidak khusus membuka posko pengaduan denga tanda khusus, dia memastikan, pihaknya siap menerima pegnaduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB yang disinyalir tetap akan berpotensi terjadi kecurangan.

“Seperti juga tahun lalu, tahun ini kami membuka posko PPDBV, bagi orang tua calon siswa yang merasa dirugikan kami minta melaporkannya kepada Ombudsman. Memang selama ini, kami belum memaparkan aduan masyarakat tersebut lantaran ketika ada aduan, kami langsung mencoba melakukan periksa silang terkait dugaan kecurangan ke lapangan. Untuk itu, kami minta peran serta masyarakat,” bebernya.

Kecurangan yang tetap berpotensi terjadi pada pelaksanaan PPDB 2015 menurut Abyadi tidak akan jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Penggelembungan penerimaan PPDB, adanya kutipan atau pungutan liar (pungli) yang dibebankan kepada orang tua.

“Seperti di sekolah negeri, kutipan itu kan diharamkan, tetapi nyatanya masih ada saja sekolah yang melakukannya,” ungkapnya.

Bahkan, modus pungli juga sudah bermacam-macam. Ada pihak sekolah yang meminta sumbangan para orang tua dengan embel-embel “sumbangan seikhlasnya” namun akhirnya tetap mematok nominal tertentu.

Berkedok sumbangan semampunya  tapi nyatanya nominalnya dipatokkan pada jumlah tertentu dan memberatkan para orang tua. Sampai sekarang itu masih diperdebatkan legalitasnya, tapi menurut kami kalau namanya dipatok dengan nominal tertentu itu bukan sumbangan dan pastinya ilegal,” tukasnya.***(CM03/Ucup)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *