Masyarakat Kampung Nelayan : Sekolah Atau Tidak, Tetap Jadi Nelayan’

  • Whatsapp

Masyarakat Kampung Nelayan, Lingkungan XII, Belawan I, Medan Belawan masih beranggapan sekolah itu tidak perlu. 

Masyarakat Kampung Nelayan : Sekolah Atau Tidak, Tetap Jadi Nelayan'
Ilustrasi:Masyarakat Kampung Nelayan : Sekolah Atau Tidak, Tetap Jadi Nelayan’ 

Kesan itu dirasakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Subdit Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Agus Mardianto SE MAk setelah melakukan peninjauan pelaksanaan ujian sekolah (US)/ujian madrasah (UM) SD tahun ajaran 2014/2015, kemarin. Saat itu dia langsung turun ke SD 068009 Belawan, Kampung Nelayan Lingk XII Belawan I. 

Read More

Menurutnya, jumlah 600 kepala keluarga (KK) tidak sebanding dengan siswa yang melaksanakan ujian sekolah yang diperkirakannya sebanyak 100 siswa.

“Kesan yang saya lihat dari lingkungannya ada sebanyak 600 KK, tetapi yang sekolah sekira 100 siswa. Masyarakat lingkungan tersebut menilai tidak perlu sekolah. Karena, mereka beranggapan, sekolah atau tidak, tetap menjadi nelayan,” ungkap Agus Mardianto didampingi Kabid Dikmenjur Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Masrul Badri MPsi kepada wartawan di kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, kemarin.

Pria bertubuh gemuk itu menjelaskan, pelaksanaan wajib belajar yang sudah di sosialisasikan pada tahun 2010 belum terlaksanakan maksimal diseluruh sekolah di Indonesia, khususnya yang ditemuinya langsung di SD 068009 Belawan, Kampung Nelayan Lingk XII Belawan I. Dia menyebutkan, keberadaan sekolah yang harus ditempuh dengan kapal motor sekitar 15 menit itu, kondisinya juga sangat memprihatinkan.     

“Lantai dermaga tempat kapal bersandar di sekolah tersebut juga sangat membahayakan. Kondisi papannya sudah tidak layak dan berlubang karena kondisi papan sudah termakan usia. Ini akan menjadi perhatian kita untuk dilaporkan ke Menteri,” ungkapnya.

Dikatakannya, pelaksanaan wajib belajar itu seharusnya pemerintah Kabupaten/Kota memegang tokoh masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan wajib belajar bisa berjalan sesuai dengan harapan program pemerintah dalam mencapai Millenium Developmen Goal’s (MDGs).

“Yang terpenting tokoh masyarakat yang dipegang, sehingga pelaksanaan pendidikan bisa berjalan. Kalau dari kita sendiri susah dalam menjalankan penggalakkan wajib belajar,” sebutnya sambil menyebutkan, sebelumnya pihaknya tidak mendapatkan data sekolah yang minim siswanya. “Semua kepala dinas atau kabidnya kalau ditanya, jawabannya tidak ada pak. Semua lancar,” cetusnya.

Menutupi fenomena seperti Kampung Nelayan Lingk XII Belawan I, Medan Belawan itu, ditegaskan Agus Mardianto, hal ini jelas menimbulkan permasalahan baru bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Jika koordinasi sebelumnya terbuka tanpa ditutupi, masalah yang muncul bisa dicari solusinya untuk diselesaikan dan diperbaiki agar pencapaian masyarakat wajib belajar tercapai,” terangnya.

Sementara Kabid Dikmenjur Disdik Medan Drs Masrul Badri MPsi menambahkan, peninjauan ke SD 068009 Belawan Kampung Nelayan Lingk XII Belawan I, Medan Belawan itu untuk memberikan semangat kepada para siswa dan guru sekolah yang melakukan pengawasan ujian sekolah.

“Di Medan yang melaksanakan ujian sekolah dan ujian madrasah sebanyak 44372 siswa SD di Medan. Jumlah tersebut terdiri dari, SDL 2853 siswa dan swasta 2133 siswa, MIN 940 siswa dan swasta 1394 siswa, SDLB negeri 16 dan swasta 34 siswa,” paparnya sembari menyebutkan pelaksanaan scaning akan dilakukan oleh pihaknya dan sifatnya hanya membaca lembar jawaban ujian nasional (LJUN) dan hasil scaning dikirim secara online ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *