Maraknya Ijazah Palsu, Kopertis Segera Periksa Ijazah PNS dan Dosen DPK

  • Whatsapp

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut) siap memeriksa keaslian ijazah pegwai negeri sipil (PNS) atau dosen PNS DPK (dosen PNS yang diperbantukan di PTS)  di Sumut.

Read More

Kesiapan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) terkait maraknya peredaran ijazah palsu di tengah-tengah masyarakat. Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Dian Armanto mengatakan, selain menyambut baik dan sepakat dengan hal tersebut, Kopertis menurutnya siap membantu memeriksa seluruh ijazah  PNS yang ada di PTS.

“Langkah menteri itu baik dan patut diapresiasi. Saat ini di Sumut, ada 8 ribu dosen PTS yakni dosen tetap yayasan, DPK dan dosen tidak tetap. Untuk dosen DPK  berjumlah 900 orang. Jadi, memeriksa ke 900 orang PNS tersebut tidak sulit. Kami hanya akan meminta ijazah asli mereka, memeriksanya dan selanjutnya mengirimkannya kepada kementerian,” ujarnya kemarin.

Sedangkan, dari jumlah 8000 dosen tersebut, 3300 orang di antaranya menurut Dian masih mengantongi ijazah strata satu (S1), sementara dari jumlah tersebut, 30% di antaranya merupakan dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional |(NIDN). Selain dosen NIDN, dosen S1 yang ada saat ini terancam untuk bisa mengajar kembali pada tahun depan lantaran sesuai amanat Pasal 46 Undang- Undang (UU) No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  serta Peraturan Pemerintah (PP) No 37 tahun 2009 tentang Dosen yang menyebutkan pada 2016 mendatang dosen S1 tidak lagi dibenarkan mengajar mahasiswa program S1.

Apa lagi kataya, dari 3300 orang tersebut, saat ini belum ada yang mengajukan diri untuk melanjutkan ke program S2. Padahal pengajuan diri tersebut menurutnya dapat membantu para dosen agar tetap bisa mengajar. “Saat ini, dosen yang punya NIDN lah yang bisa diupayakan meraih beasiswa S2,” beber Dian.

Pada perkembangan lain terkait ijazah ilegal yang dikeluarkan dua PTS bodong di Medan, Dian Armanto juga tidak menampik, ada pula PTS yang terdaftar namun mengeluarkan ijazah bodong. 

“Dia kuliah, terdaftar, PTS-nya terdaftar, dan punya ijazah, itu legal. Selain itu, dia terdaftar, tidak kuliah tapi punya ijazah, itu bodong. Ada juga, dia tidak terdaftar, tapi kuliah, itu bodong. Yang paling parah, dia tidak kuliah, tidak terdaftar, PTS-nya tidak terdaftar,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurutnya Kopertis sudah  memberikan instruksi kepada PTS  untuk memberikan laporan setiap semester yakni di bulan April dan Agustus. “Jadi PTS yang tidak melaporkan mahasiswanya secara rutin, itulah yang akan kami pertanyakan,” bebernya.***(CM03Ucup)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *