KMSP-Kota Medan Siapkan PETISI Selamatkan Lapangan Merdeka

  • Whatsapp

Setelah melakukan Festival Lapangan Merdeka Minggu, 28 Desember 2014; Mengenang Peristiwa Pengumuman Kemerdekaan pada tanggal 06 Oktober 1945 di Lapangan Esplanade (baca: Fukuraido) Medan, awal tahun ini Koalisi Masyarakat Sipil Peduli (KMSP) Kota Medan kemudian menggelar pertemuan agenda awal tahun untuk melanjutkan gerakan untuk meMerdekakan Lapangan Merdeka Medan. 

KMSP-Kota Medan Siapkan PETISI Selamatakan Lapangan Merdeka

Read More

Merespon Dukungan Publik Akan Kasus Lapangan Merdeka. 

Seteleh menggelar jumpa pers dengan para jurnalis Medan, Jumat 09 Januari 2015. Pada hari Jumat, 16 Januari 2015 lalu, di kantor DHC 45 Kota Medan, kembali menggelar agenda aksinya.   

Pertemuan yang langsung di pandu oleh Ketua DHC 45 Bapak Usman Permadi dan di dampingi Sekretarisnya, Bapak Supriadi. Para peserta koalisi kemudian mendiskusikan sejumlah peran strategis yang akan dilakukan ke depan untuk menlanjutkan apa yang sedang diperjuangkan. Mengingat pada hari Senin, 12 Januari 2015, koalisi bersama Ketua DHC 45 Kota Medan dan Pengamat Lingkungan Propinsi Sumatera utara telah di undang oleh TVRI Sumut dalam talkshow yang berjudul; Lapangan Merdeka Taklagi Merdeka. Padahal, pihak TVRI sudah mengontak dari DPRD Kota Medan dan Pemko Medan cq Dewan Kota Medan untuk hadir sebagai narasumber dalam perbincangan itu, namun kemudian keduanya membatalkannya. Mereka tidak bisa hadir dengan alasan karena ada pertemuan lain yang harus dihadiri. Sekalipun kita dari awam merasa aneh juga mendengarnya, bagaimana mungkin sebuah institusi tidak bisa mencari siapa pengganti jika salah satu anggotanya berhalangan, tetap bisa hadir mewakili dalam menyampaikan pandangannya. 

Berikutnya lagi, pada hari Rabu, 14 Januari 2015, pada jam 09.00-10.15 WIB, radio lite FM juga telah mengundang pihak Legiun Veteran Propinsi Sumatera Utara dan dari KMSP Peduli kota Medan untuk menyoroti kondisi terkini lapangan Merdeka dan upaya untuk memerdekakannya. Semestinya ada perwakilan DPRD kota Medan yang menjadi narasumber atau dari pihak Pemko disana, namun karena pihak lite fm tidak mendapakan kesediaan dari salah satu lembaga tersebut, akhirnya yang bersedia adalah dari legiun veteran dan koalisi masyarakat peduli kota Medan.    

Melihat dan merasakan situasi tersebut, serta setelah koalisi mereview kembali atas respon yan telah disampaikan oleh pengurus DHD 45 Propinsi Sumatera Utara terkait keberadaan monumen di Lapangan Merdeka. Dan juga salah seorang anggota DPRD dari Fraksi PAN, yakni Bapak Arif yang meyangkan sikap Pemko yang telah merusak situ sejarah Lapangan Merdeka sebagai icon kota Medan tersebut. Oleh pihak Walikota Medan, hingga kini masih disikapi dingin. Memang pernah ada tangapan Walikota di salah satu media lokal yang mengatakan, bahwa pembangunan parkir Railink adalah kebijakan dari Pimpinan sebelumnya. Dan menyampaikan juga bahwa hal itu adalah atas saran dari Pemerintah Pusat.

Pernyataan itu justru menjadi aneh juga di mata publik, bagaimana mungkin Pemko Medan tidak mempunyai perencanaan yang jelas atas pengembangan lapangan Merdeka dan kawasan sekitarnya untuk kedepan. Sehingga atas saran dari pihak tertentu yang tidak mengusai situasi lapangan, Pemko mengiyakan. Artinya hal ini menjadi indikasi bagi publik, bahwa pembangunan yang dilakukan di tengah kota Medan ini terjadi atas idea-idea sesaat sajakah ? 

Demikian juga dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, selaku institusi penyelenggara pembangunan – apakah desain parkir Railink juga dilakukan di Dinas Perkim, atau apakah di Bappeda-, belum ada penjelasan resmi dari Beliau. Hanya dalam salah satu media massa lokal pada Desember 2014 lalu Beliu pernah mengatakan, kok sudah sekarang diributi. Padalah Pemko Medan tidak ada merusak keberadaan pohon-pohon yang ada disana. Pemko Medan tetap berusaha bagaimana lapangan Merdeka agar tetap asri. Termasuk bagaimana mengakomodir kepentingan rakyat kecil untuk bisa hidup di sana. Yakni dengan menyetujui para pedagang buku akan tetap berjualan di sana sehingga telah selesai dibangun sejumlah 220 kios tempat berjualan disana.

Jelas pernyataan baik Bapak Walikota dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman tidak menjawab substansi yang di permsalahkan oleh masyarakat koalisi tentang keberadaan lapangan Merdeka yang luasnya 4,88 Ha itu. Karena kini sisi kiri dan kanannya telah di okupasi, ditandai dengan adanya pagar disisi Timur dan Barat,  yakni batas dari trotoar ke dalam lapangan, dimana merdeka walk berdiri. Dan disisi timurnya juga, batas dari trotoar ke sisi batas Monumen Perjuangan Kemerdekaan 1945, dimana sarana parkir Railink saat ini sudah selesai di bangun. Belum lagi di sisi Utaranya, yang juga di tempatkan sebagai tempat parkir untuk para pengunjung lapangan Merdeka maupun pengunjung Merdeka Walk. Juga telah dilakukan pemagaran. 

Tentang hal ini, tidak di jelaskan oleh Bapak Walikota ? Dalam artian,  apakah pemagaran itu adalah dalam konteks sudah terjadinya alih fungsi sebagian Tanah Lapang Merdeka atau bukan ? 

Hal inilah yang masih belum terjawab buat kita sebagai warga kota ini dan khususnya warga yang saat ini sedang bargabung dalam koalisi peduli kota Medan. Karena itu hasil pertemuan KMSP Kota Medan yang berlangsung di jl. Tilak No. 68 tersebut, memutuskan pada  Senin 19 Januari 2015, Mereka akan melayangkan dua buah surat kepada pihak isntasni terkait. Pertama, surat permohonan untuk bertemu dengan DPRD Kota Medan sebagai wakil Rakyat terkait kasus lapangan Merdeka. Kemudian yang kedua adalah, akan dilayangkan kepada Walikota Medan meminta kesediaan Beliau untuk merima materi tuntutan (baca: Maklumat Memerdekakan Lapangan Merdeka Medan) yang pernah dibacakan di depan Monumen Perjuangan di TLM pada Minggu, 28 desember 2014 lalu. Sekaligus memberikan sampel aspirasi warga yang di tuliskan pada kain yang pernah dibentangkan sepanjang 1000 meter di lapangan Merdeka. 

Sembari, pada hari Rabu, 21 Januari 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Kota Medan akan melayangkan Maklumat (baca; PETISI Selamatakan Lapangan Merdeka) tersebut ke CHANGE.ORG untuk menggalang dan mendapatkan dukungan sejumlah 10.000 dari warga kota Medan di sosial media untuk kasus lapangan Merdeka tersebut.

Demikianlah, pantau kami terhadap agenda lanjutan di bulan Januari 2015 atas gerakan yang sedang dilakukan oleh masyarakat peduli kota Medan atas keberadaan lapangan Merdeka yang konon kata sebagian warga, sedang terjajah itu. Bagi kita yang peduli dan mau terlibat untuk abil bagian, silakan mengontak Humas KMSP yaitu Hairul di no @ 081361541976 dan Miduk Hutabarat di no. 0812 6002350. Demikian laporan Kami@ Miduk Hutabarat.             

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *