Selamatkan Anak Jalanan dengan Pendekatan Inklusif

Selamatkan Anak Jalanan Dengan Pendekatan Inklusif – Foto : Nasriati Muthalib

Sampai saat ini anak jalanan masih menjadi persoalan klasik yang dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Kementerian Sosial menyebutkan jumlah anak Indonesia pada 2015 sebanyak 33.400 yang tersebar di 16 provinsi. Untuk mengurai persoalan ini, Kementerian Sosial telah mencanangkan program prestisius Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017.

Optimisme pemerintah ini tentu harus didukung, karena mereka (anak jalanan) juga bagian dari bangsa ini yang mempunyai hak yang sama dalam menikmati pembangunan. Namun kenyataan berkata lain, sampai pertengahan 2017 saat ini, persoalan anak jalanan tidak mempunyai perubahan yang signifikan.

Di Kota Medan misalnya, di persimpangan lampu merah yang padat lalu lintas dan di pusat-pusat keramaian anak jalanan masih dapat dijumpai anak-anak yang beraktifitas seharian atau paruh hari di jalanan. Sebut saja persimpangan lampu merah Simpang Pos (fly-over Jamin Ginting), Termpinal Amplas, Terminal Pinang Baris, Persimpangan Aksara, dan lain-lain. Jumlah mereka sendiri tidak ada yang akurat, pemerintah menyebutkan 250-anak dan sebuah lembaga memprediksi jumlah mereka 600 sampai 800 anak.

Berbagai persoalan sosial dihadapi anak-anak tersebut ketika berada di jalanan: kekerasan, narkoba, trafiking, dan lain-lain. Belum lagi persoalan kehilangan hak sebagai anak-anak: identitas, pendidikan, kesehatan, bermain, dan lain-lain.

Pendekatan Inklusif

“Persoalan anak jalanan harus dengan pendekatan inklusif,” ujar Sri Eni Purnamawati, Direktur Eksektif Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) ketika ditemui pada Selasa (20/6/2017) di sela-sela kegiatan pengumpulan buku dan buka puasa bersama komunitas MedanMembaca di kantornya Jalan Stella III No. 88 Medan.

Sri Eni Purnamawati, Direktur Eksektif Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP)
Sri Eni Purnamawati, Direktur Eksektif Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP)

Eni menambahkan, pendekatan inklusif dimana semua pihak mulai dari pemerintah sebagai pemegang kewajiban, masyarakat, dan dunia usaha terlibat aktif dalam menanggulangi persoalan anak jalanan.

“Selama ini mereka tereksklusi, sehingga anak jalanan tidak memperoleh hak-haknya seperti pendidikan, kesehatan, waktu luang, dan lain sebagainya sebagaimana dinikmati orang anak-anak lain. Padahal hak-hak tersebut dijamin oleh undang-undang dan kovensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah,” ujar Eni.

Anak jalanan juga, tambah Eni, tereksklusi dari masyarakat, sehingga ada timbul streotipe bahwa anak jalanan adalah sampah masyarakat, nakal, penipu, dan segenap predikit negatif lainnya.

“Untuk itu pemerintah, pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan anak jalanan sendiri harus terlibat aktif dalam mengurai persoalan yang dihadapi oleh anak jalanan,” ujar Eni.

KKSP sendiri, menurut Eni telah memulai kerja-kerja bersama anak jalanan sejak 30 tahun yang lalu, dan beberapa tahun belakangan mencoba pendekatan inklusi sosial anak jalanan. Hasil yang dapat dilihat diantaranya adalah berdirinya rumah belajar inklusi sosial anak jalanan yang dikelola bersama masyrakat, dan terbukanya akses kesehatan di beberapa Puskesmas dan pendidikan paket belajar bagi anak-anak jalanan.

“Untuk lebih meningkatkan hasil dari kegiatan ini tentu kita butuh dukungan dari semua pihak: pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha,” ujar Eni.

Pendidikan Kebajikan

Pendidikan Kebajikan juga merupakan program KKSP yang dilakukan bersama dengan anak jalanan dan anak-anak terpinggirkan lainnya. Selama proses berinteraksi dengan anak jalanan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, kebebasan, menghormati hak orang lain, berani bertanggung jawab ditanamkan dengan praktek langsung.

“Misalkan saja dalam perencanaan sebuah kegiatan bersama anak jalanan, kita melibatkan mereka dari awal, kita bicarakan bersama, semua pendapat kita hargai, dan mereka juga belajar bagaimana menghargai pendapat kawan-kawannya yang lain, lalu kita berbagi peran siapa melakukan apa dalam kegiatan yang disusun, sehingga semua belajar bertanggung jawab,” ujar Eni.

Bahkan kadang sampai persoalan kecil, bagaimana ketika berbagi kue, setiap anak harus memperhitungkan kawannya agar dapat kue tersebut, sehingga tidak ada yang curang mengambil kue lebih banyak, sehingga ada yang tidak mendapatkan.

“Ya, itu memang hal kecil, tapi kalau dari hal-hal kecil saja kita bisa berlaku adil, hal-hal yang besar bisa jadi kita juga tak bisa berlaku adil,” pungkas Eni.***(CM/PR)

KOMENTAR

BACA JUGA