Walhi Upayakan Keabsahan Wilayah Hutan Kelola Masyarakat Sumatera Utara

Walhi adakan pertemuan menjelang penghujung tahun 2016

Walhi adakan pertemuan menjelang penghujung tahun 2016, memaparkan data-data akhir tahun atas kontribusi yang dilakukan sepanjang tahun 2016 dalam meretas permasalahan lingkungan hidup di Sumatera di Culture Coffee House, Jalan Ringroad, Medan, pada Jum’at (30/12/2016). Pemaparan data-data oleh Walhi juga menyuarakan data-data oleh BPRPI, ELSAKA dan lainnya.

Dikatakan oleh Harun selaku Ketua Umum BPRPI bahwa Presiden Jokowi akan bersedia membuka kongres aliansi masyarakat Sumatera Utara. Namun kita tidak begitu berharap kongres ini akan dibuka oleh Presiden jika tidak ada kado spesial untuk masyarakat adat. Jadi sampai nanti menjelang kongres kalau tidak ada yang akan diberikan pemerintah terhadap masyarakat adat maka akan sia-sia juga Presiden membuka kongres tersebut. Dari sekian banyak janji-jani yang dikatakan oleh Presiden, belum ada satu pun yang terealisasikan.

“Salah satu yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat adat adalah Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat yang sejak 2016 katanya akan dijadikan undang-undang namun belum ada kejelasan. Nah pada tahun 2017 mendatang, di urutan No. 47, Undang-undang Perlindungan Masyarakat Adat akan menjadi proyek nasional Presiden. Berharap hal tersebut benar-benar akan terjadi,” ujar Harun Noeh Ketua Umum Pengurus Pusat BPRPI (Badan Penjaga Rakyat Penunggu Indonesia).

Sebelum keinginan tersebut teralisasikan, masyarakat meminta adanya pembentuakan Satgas Masyarakat Adat. Dimana, satuan tugas tersebut berperan sebagai pelindung wilayah-wilayah hutan yang menjadi wewenang masyarakat adat. Namun saat pengesahannya, pejabat terkait sudah lengser terlebuh dahulu, maka dari itu, hingga saat ini Satgas Masyarakat Adat belum juga terwujud. Gerakan masyarakat untuk mengembalikan wilayah hutan yang menjadi haknya dipersulit dengan panjangnya urusan administrasi pemerintahan.

“Padahal pemerintah mengatakan bahwa sekitar 12,7 juta Ha luas wilayah hutan di seluruh Indonesia dan sekitar 4,5 juta Ha untuk Sumatera. Namun itu pun seolah masih terjadi perebutan status antara hutan sosial dengan hutan adat antara masyarakat dengan penguasa bisnis. Untuk melepaskan hutan yang berstatus milik negara menajadi hutan adat milik daerah harus memiliki peraturan perda lagi, sementara peraturan perda tersebut tidak begitu dipandang oleh Negara,” tambah Harun.

“Gubernur Sumatera Utara hingga saat ini belum memberikan payung hukum untuk Pokja Perhutanan Sosial yang sesugguhnya menjadi program unggulan pemerintahan Jokowi untuk percepatan 12,7 Ha Dibuktikan sejak dini untuk SK Pokja tersebut belum juga turun. Tentunya dalam hal ini, masyarakat sipil yang notabenenya setiap hari berhubungan dengan masyarakat dengan konsep-konsep perhutanan baik hutan sosial, adat, masyarakat, maupun kemitraan dan HTR masih terhambat. Bahawasannya pemerintah melalui SK Konsesi perusahaan bisa langsung bekerja tetapi untuk masyarakat adat, hal ini harus dipertegas lagi melalui Pokja. Seolah-olah memberikan pekerjaan baru atau memberberat masyarakat adat, apa bedanya?” tutur Busnadi selaku Plt. Ketua MAI Sumut.

“Sejak dulu, satu-satunya yang terpercaya untuk menjaga hutannya adalah masyarakat lokal. Namun, begitu dinyatakan menjadi hutan Negara, di situlah izin perusahaan mulai tidak terkendali. Jadi ini peluang yang disambut baik sebenarnya, bahwa masyarakat akan diberi kewenangan untuk mengelola hutannya sebesar 12,7 juta Ha. Walaupun syaratnya masih ribet, masyarakat yang punya hutan namun malah dipersulit dengan kepengurusan Perda. Jauh, sebelum Negara ini ada, masyarakat sudah lebih dulu mengolah hutannya. Untuk mnegeluarkan Perda saja, pemerintah daerah mengatakan bahwa tidak ada payung hukum. Sementara MK 35 sudah cukup kuat menjadi jalan keluarnya perda tersebut. Untuk mengeluarkan izin pertambangan, HTI pemerintah daerah cepat sekali, namun untuk izin hutan kelola masyarakat malah dipersulit. Parahnya lagi, kekerasan terhadap masyarakat yang menganggap itu hutan adat dan mengelolahnya masih terjadi,” tutup Dana selaku Ketua Umum Walhi Wilayah Sumut.***(CM-04/Chairunnisa)

KOMENTAR

BACA JUGA